UpayaDiplomasi Indonesia Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional, tujuan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesiamemandang bakal negara federasi tersebut sebagai suatu negara yang tidak terwakili aspirasi rakyat setempat, tetapi lebih merupakan bentukan asing untuk mempertahankan kepentingan politik, militer, dan ekonomi Malaysia di Asia Tenggara. Hal ini dinilai merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia. Tujuandiplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan . SD Matematika Bahasa Indonesia IPA Terpadu Penjaskes PPKN IPS Terpadu Seni Agama Bahasa Daerah Paradiplomat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, antara lain adalah sebagai berikut: melindungi para warganya sendiri di luar negeri, merepresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri, menyimpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna, membina, menjaga, dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan negara lain, apaupaya diplomasi yang dilakukan indonesia untuk mendapat dukungan dari mesir? Diplomasi adalah bentuk perwakilan suatu negara. Diplomasi ini dapat berlaku dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Diplomasi ini merupakan cara dalam mendapat pengakuan kemerdekaan negara lain. Pembahasan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. K2vivQ2. Diplomasi adalah manajemen hubungan internasional berupa serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan melalui proses tawar-menawar, negosiasi, tindakan non-coercive, korespondensi, lobi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait, saling menyampaikan cara pandang dan penggalangan dukungan merupakan ilmu mengenai hubungan antar negara yang tercipta sebagai hasil timbal balik kepentingan-kepentingan, dari prinsip-prinsip hukum antar negara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan-persetujuan internasional. Diplomasi mencakup seluruh sistem kepentingan yang tercipta dari hubungan-hubungan antar negara dengan tujuan menjamin keamanannya, keharmonisannya, memelihara martabat serta kehormatannya dan tujuan langsungnya adalah memelihara perdamaian serta utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri, sedangkan tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakannya dengan baik dan efektif. Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang definisi dan pengertian diplomasi dari beberapa sumber buku Menurut Ashari 2015, diplomasi adalah serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan dalam berhubungan dengan negara lain melalui proses tawar-menawar, negosiasi, tindakan non-coercive, dan penggalangan dukungan publik. Menurut Barston 2013, diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi. Diplomasi pada dasarnya lebih fokus terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara negara dengan negara dan aktor lainnya, dengan hal yang berkaitan tentang kegiatan menuju perdamaian. Menurut Djelantik 2008, diplomasi adalah manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Menurut Shoelhi 2011, diplomasi adalah ilmu mengenai hubungan-hubungan serta kepentingan-kepentingan dari negara-negara atau seni untuk mendamaikan/mempertemukan perbedaan-perbedaan gagasan antarbangsa, dan secara lebih khusus lagi, diplomasi adalah seni Diplomasi Menurut Shoelhi 2011, diplomasi diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikuta. Diplomasi Borjuis-Sipilmerupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan win-win solution. Diplomasi diplomasi borjuis atau diplomasi sipil didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian kompromi antara mereka yang berselisih melalui negosiasi adalah pada umumnya lebih menguntungkan daripada penghancuran total Diplomasi Demokratis Diplomasi demokratis adalah diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat. Diplomasi terbuka atau disebut juga diplomasi demokratis menunjukkan bahwa diplomasi harus dijalankan secara terus terang dan terbuka serta memperoleh pengawasan penuh dari Diplomasi Totaliter Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara pemujaan patriotisme dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya. Bahwa negara yang menggunakan diplomasi totaliter, pembuatan keputusan tidak berada di bawah pengawasan rakyat. Satu orang atau satu kelompok kecil bisa mengambil keputusan akhir dalam segala hal dan dalam waktu yang begitu Diplomasi Preventif Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang. Diplomasi ini mempunyai kedudukan penting, khusus dalam kasus-kasus dimana konflik permulaan bisa dikatakan sebagai akibat dari, atau secara tidak sengaja menimbulkan risiko bagi terciptanya suatu kekosongan kekuasaan si antara blok-blok Diplomasi ProvokatifDiplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara. Diplomasi ini dilancarkan dengan tujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara atau untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar membenci atau menentukan kebijakan politik suatu negara atau mendobrak kemapanan yang tidak disukai atau menentang aturan yang Diplomasi Konferensi Untuk melakukan diplomasi ini diperlukan beberapa persiapan, seperti pembahasan dan programnya disetujui oleh semua pihak yang ikut serta, dan memperoleh jaminan bahwa pandangan-pandangan pihak-pihak yang berunding tidak berbeda hingga tidak ada harapan Multijalur Multi-track Diplomacy Multi-track diplomacy adalah konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald. Diplomasi multi jalur merupakan sebuah cara konseptual untuk melihat proses penciptaan perdamaian dunia sebagai sebuah sistem yang hidup. Konsep diplomasi ini memandang beragam aktivitas yang saling berinterkoneksi, individu-individu, institusi, dan komunitas yang bekerja bersama-sama untuk sebuah tujuan yang sama, yakni terciptanya dunia yang damai Diamond dan McDonald, 2003.Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor diplomat dan non-diplomat dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu diplomacy telah menjadikan diplomasi bukan hanya tugas diplomat profesional ataupun Pemerintah dalam pengertian umum, namun merupakan sebuah upaya untuk merangkul dan melibatkan masyarakat dari berbagai negara dalam suatu hubungan yang harmonis guna mewujudkan persahabatan bangsa-bangsa menuju perdamaian Mukti 2013, terdapat sembilan track dimana setiap track memiliki sumber daya, nilai nilai dan pendekatannya sendiri, namun ketika mereka ada dalam struktur lingkaran itu, elemen-elemen tersebut dapat bekerja dengan lebih kuat efeknya. Adapun sembilan track dalam multi-track diplomacy tersebut adalah sebagai berikut Track one atau pemerintah, atau juru damai melalui diplomasi, Departemen Luar Negeri, para pejabat pemerintah, dan anggota parlemen menjadi aktor utama dalam diplomasi dan negosiasi jenis ini. Sebagai pembuat kebijakan, mereka membuka jalan bagi upaya-upaya two yaitu non-government atau orang yang profesional, mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik. Ini menjadi kesempatan bagi para profesional non-governmental untuk menganalisis, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama, oleh aktor-aktor bukan negara. Track three yaitu bisnis, atau penciptaan perdamaian melalui perdagangan. Ini merupakan wilayah bisnis yang senyatanya, yang sangat potensial untuk mempengaruhi penciptaan perdamaian melalui pemanfaatan peluang-peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran-saluran komunikasi informal, dan dukungan dari kegiatan-kegiatan peacemaking lainnya. Track four yaitu warga negara biasa/swasta, atau penciptaan perdamaian melalui keterlibatan personal/individual. Ini termasuk berbagai macam cara yang digunakan individu untuk terlibat dalam aktivitas perdamaian dan pembangunan, melalui program pertukaran, organisasi sukarela, organisasi non-pemerintah, atau kelompok kepentingan khusus yang concern pada perdamaian. Track five yaitu penelitian, pelatihan dan pendidikan, atau penciptaan perdamaian melalui pembelajaran. Termasuk dalam aktivitas ini adalah kerja sama antar universitas, kerja sama pakar, pusat research khusus, program beasiswa dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan kerja sama program studi atau penelitian tentang multicultural, cross culture, dan studi perdamaian, dan beragam aktivitas pembelajaran lainnya. Track six yaitu kalangan aktifis, atau penciptaan perdamaian melalui advokasi publik. Aktivitas ini adalah pekerjaan yang dilakukan para aktivis dari berbagai bidang, antara lain aktivis HAM, lingkungan hidup, keadilan ekonomi, aktivis perlucutan senjata nuklir, misalnya, dan advokasi terhadap kelompok tertentu yang terkalahkan karena kebijakan pemerintah yang kurang adil, misalnya. Track seven yaitu agama, atau penciptaan perdamaian melalui keyakinan dalam aksi nyata. Ini merupakan pelaksanaan dari keyakinan dan aktivitas yang berorientasi perdamaian dari komunitas-komunitas spiritual atau agama, dan sepenuhnya adalah morally based movement atau gerakan moral. Track eight yaitu pendanaan, atau penciptaan perdamaian melalui pemberian sumber daya. Ini mengacu pada komunitas atau individu yang memiliki kemampuan sumber daya untuk melakukan amal dengan mensupport aktivitas di track-track yang lainnya. Track nine yaitu komunikasi dan media massa, atau penciptaan perdamaian melalui informasi. Ini adalah realitas dari aspirasi masyarakat; bagaimana opini publik diekspresikan oleh media publik, film, media cetak, TV, radio, sistem elektronik dan seni secara PustakaAshari, K. 2015. Kamus Hubungan Internasional. Bandung Nuansa 2013. Modern Diplomacy. New York Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori dan Praktik. Bandung Graha Mohammad. 2011. Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional. Bandung Simbiosa Rekatama L., dan McDonald, J. 2003. Multi-Track Diplomacy A System Approach to Peace. Connecticut Kumarian 2013. Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia. Yogyakarta The Phinisi Press. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Diplomasi olahraga merupakan bentuk diplomasi publik yang menggunakan olahraga sebagai alat untuk mempromosikan hubungan internasional di tingkat regional maupun internasional untuk mempromosikan citra Indonesia yang lebih baik di mata global. Pemanfaatan olahraga dalam kegiatan seperti pertukaran olahraga, pertandingan dan turnamen merupakan sarana membangun hubungan antar negara yang bersangkutan. Diplomasi olahraga ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempererat persahabatan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang olahraga. Pada dasarnya olahraga juga sering kali dikaitkan dengan bayangan latar belakang politik yang bersitegang diantara kedua negara maupun memiliki peran yang cukup penting di dalam perpolitikan dunia. Tidak jarang diplomasi olahraga menjadi salah satu sarana penyelesaian konflik suatu negara. Piala Dunia FIFA 1998 di Perancis antara Amerika Serikat dengan Iran misalnya memiliki ketegangan yang amat tinggi akibat konflik bilateral. Namun, kedua belah pihak pada akhirnya memberikan hadiah, saling bertukar bunga, hingga berfoto membuat ketegangan konflik menjadi surut ketika melakukan pertandingan sepak bola. Keberhasilan diplomasi olahraga dapat juga dilihat dari diplomasi pingpong pingpong diplomacy. Diplomasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini mengarah kepada restorasi hubungan kedua negara. Olahraga juga berhasil menjadi salah satu instrumen penyelesaian konflik di semenanjung Korea diantara kedua negara Korea Utara dengan Korea Selatan. Melalui diplomasi olahraga kekuatan politik baru dapat dibentuk dan juga terbendung. Seperti itulah kuatnya kekuatan soft power melalui sport Indonesia sering sekali melakukan beberapa upaya diplomasi olahraga untuk meningkatkan citra Indonesia di mata global melalui atlet-atlet olahraganya yang berprestasi. Diplomasi olahraga menjadi sarana soft power yang membuat Indonesia dapat mempengaruhi pihak lain tanpa dengan memanfaatkan daya tarik olahraga tanpa adanya penekanan ataupun pemaksaan. Diplomasi olahraga memainkan peran yang cukup kuat di dalam meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional. Pemerintah Indonesia bangga dengan diplomasi olahraga misalnya melalui sepak bola dan bulu tangkis yang dapat kita lihat menghasilkan prestasi dimana-mana yang berujung menarik perhatian global terhadap Indonesia. Prestasi mengesankan diraih Indonesia di berbagai ajang olahraga internasional seperti Asian Games, Olimpiade termasuk SEA Games. Indonesia juga menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional yang bersifat prestisius seperti Asian Games 2018 yang sudah lewat di Jakarta dan juga Palembang. Kebanggaan tersebut membuat Indonesia berhasil memperlihatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan acara skala besar, meningkatkan kekuatan ekonomi di bidang pariwisata dan sekaligus memperkuat hubungan baik dengan negara-negara peserta. Pemerintah Indonesia juga telah aktif di dalam menjalin kerja sama dan program pertukaran olahraga melalui pertukaran atlet, staf pendukung, hingga pelatih dengan tujuan untuk membantu memperkuat hubungan bilateral yang berkontribusi pada pengembangan kedua negara. Kerja sama tersebut bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan, ketereampilan, dan pengalaman yang berbeda dari negara-negara lain. Indonesia juga menggunakan olahraga sebagai instrument yang dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya serta tradisi Indonesia di mata dunia. Misalnya melalui opening Asian Games 2018 yang diselingi dengan tarian tradisional, kostum tradisional Indonesia hingga musik-musik daerah menjadi daya tarik yang unik bagi negara-negara lain yang belum pernah melihatnya sama sekali. Pemerintah Indonesia memang sering sekali menampilkan budaya Indonesia yang begitu bervariasi tersebut di dalam upacara pembukaan maupun penutupan suatu acara olahraga internasoinal. Tampak nyata bahwa diplomasi tersebut berhasil memperluas apresiasi serta pemahaman global terhadap budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berperan aktif di dalam mempromosikan gaya hidup sehat serta pentingnya olahraga terkait kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Belakangan ini kita juga dapat melihat keberhasilan Indonesia melalui prestasi olahraga atlet-atlet Indonesia di SEA Games 2023. Pada tahun ini, Indonesia mencatatkan diri sebagai juara umum di delapan cabang olahraga. Delapan cabang olahraga tersebut adalah angkat besi, wushu, pencak silat, tenis, balap sepeda, esports, bulutangkis,dan voli. Selain itu, hoki dan kriket juga mencetak sejarah dengan diraihnya medali emas oleh atlet Indonesia. Dengan total 276 medali yang terbagi menjadi 87 medali emas, 80 medali perak, 109 medali perunggu maka Tim Indonesia meraih peringkat ketiga secara keseluruhan dari negara lainnya. Keberhasilan Timnas Indonesia U-22 khususnya menarik perhatian publik karena berhasil meraih medali emas setelah 32 tahun. Euforia tersebut tidak hanya dirasa dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia, namun juga negara lainnya khususnya warga Kamboja itu sendiri sebagai tuan rumah. Pertandingan laga final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola antara Thailand vs Indonesia di Olympic Stadium, Phnom Pen pada tanggal 16 Mei 2023 lalu berhasil meninggalkan kesan yang menarik bagi Indonesia itu sendiri. Setelah waktu berjalan selama 120 menit, Tim Garuda Muda berhasil menang atas Thailand dengan skor Indonesia di SEA Games 2023 memberikan dampak positif bagi negara Indonesia. Indonesia berhasil meraih hati masyarakat Kamboja sebagai tuan rumah untuk mendukung olahraga Indonesia dan para atletnya. Popularitas atlet-atlet Indonesia mendapat dukungan besar dari warga Kamboja itu sendiri. Cabang olahraga yang diminati oleh warga Kamboja terutama dapat dilihat dari bola voli indoor dan sepak bola Indonesia, sehingga mayoritas masyarakat Kamboja memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia ketika berada di tahap final. Melalui media sosial terdapat banyak sekali dukungan dan komentar positif terhadap atlet Indonesia. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat keberhasilan Indonesia melakukan diplomasi olahraga untuk meningkatkan citra positifnya di mata internasional. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Selama dua dekade terakhir, Indonesia memberi negara-negara berkembang di Pasifik bantuan, sebagai alat diplomasi, dengan salah satu tujuan untuk mengamankan integritas wilayah - khususnya terkait isu separatisme Papua. Saya terlibat dalam studi tentang peran diplomasi bantuan Indonesia dalam membangun kembali, memulihkan, dan memperbaiki citranya di negara-negara Pasifik, seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji. Studi itu menemukan bahwa diplomasi bantuan relatif mampu meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik Selatan. Upaya diplomasi itu juga berdampak pada menurunnya dukungan beberapa negara di kawasan itu terhadap separatisme Papua. Citra buruk Secara geografis wilayah Pasifik Selatan terletak di sebelah timur Indonesia. Terdapat dua belas negara Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dua wilayah tak berdaulat Cook Islands, dan Nieu, dan beberapa teritori dependen seperti American Samoa, French Polynesia, Guam Hawaii, New Caledonia, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Wallis and Futuna, dan Tokelau yang membentang di atas Samudera Pasifik. Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia paling timur. Penduduk Pasifik memiliki kesamaan ras dan budaya Melanesia dengan 10% etnis Melanesia Indonesia yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Secara umum, saya melihat negara-negara di kawasan Pasifik memandang Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar dengan rasa curiga dan rasa tidak aman. Bagi negara-negara kecil di Pasifik, besarnya wilayah Indonesia membawa potensi masalah keamanan. Negara-negara Pasifik secara ukuran adalah negara-negara mini sebagian besar luasnya di bawah kilometer persegi dan berpenduduk sedikit. Catatan buruk agresi militer Indonesia, seperti kampanye “Ganyang Malaysia” dan aneksasi Timor Timur, serta pelanggaran hak asasi manusia HAM di Papua, berkontribusi pada kecurigaan dan rasa tidak aman negara-negara Pasifik terhadap Indonesia. Sebagian negara Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru dan Tuvalu mendukung secara moral dan diplomatik untuk kemerdekaan Papua. Kesamaan etnis masyarakat Melanesia mendasari dukungan berkelanjutan dari Pasifik Selatan untuk kemerdekaan Papua. Read more Memanfaatkan kekuatan universitas sebagai aktor baru dalam diplomasi global Diplomasi bantuan Indonesia lama mengabaikan kawasan Pasifik karena terlalu fokus pada ASEAN - Indonesia termasuk salah satu pendiri perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini. Sekitar dekade 70- dan 80-an, Indonesia sering memperlakukan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang yang terabaikan”. Indonesia mulai mengubah hubungannya dengan kawasan Pasifik sejak 20 tahun terakhir melalui kebijakan luar negeri “Menoleh ke Timur” Look East Policy, yang inti kegiatannya adalah diplomasi bantuan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membalikkan citra negatif Indonesia di kawasan Pasifik. Kebijakan “Menoleh ke Timur” ini memprioritaskan negara-negara Pasifik Selatan seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji sebagai mitra kerja sama pembangunan. Sejak 1999, Indonesia telah memberikan bantuan peningkatan kapasitas capacity building melalui pelatihan di sembilan sektor, antara lain kelautan dan perikanan; usaha kecil menengah, ekonomi, keuangan, dan perdagangan; energi; demokrasi dan pemerintahan yang baik good governace. Program ini menarik banyak peserta sehingga dilanjutkan dan dimodifikasi dan cakupan bertambah menjadi 10 sektor, antara lain manajemen risiko bencana, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, dan pelatihan, dan pekerjaan umum. Antara 1999 dan 2016 Indonesia telah menjalankan setidaknya 182 program untuk peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik. Belum ada laporan angka resmi berapa anggaran yang digunakan untuk ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kebijakan ini melalui organisasi regional Pacific Island Development Forum PIDF. Kemitraan yang berfokus pada perubahan iklim ini melibatkan sektor publik, swasta sektor, dan masyarakat sipil, yang diwujudkan melalui skema ekonomi hijau. Bantuan Indonesia yang disalurkan melalui PIDF dianggap sesuai dengan kebutuhan negara-negara kepulauan di Pasifik yang terletak di dataran rendah, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Pada 2016, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperkuat komitmen Indonesia setelah Konferensi Tingkat Tinggi KTT PIDF ke-2 - belum ada laporan angka resmi anggaran yang digunakan Jokowi. Read more Mengapa Amerika, Cina, dan negara lain diam saja dalam isu kekerasan di Papua? Dampak diplomasi Salah satu indikasi keberhasilan diplomasi Indonesia di Pasifik adalah kenaikan status keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group MSG dari status pengamat yang diperolehnya pada 2013 menjadi associate member pada tahun 2015. MSG adalah kelompok eksklusif yang anggotanya terdiri dari negara-negara berpenduduk etnis Melanesia. Diplomasi Indonesia yang intensif ke Pasifik menghasilkan perubahan sikap dari beberapa negara seperti seperti Tuvalu, Kiribati dan Nauru yang pada awalnya menentang penguasaan wilayah Indonesia atas Papua. Hanya Vanuatu yang masih bersikeras menolak keanggotaan Indonesia karena berpandangan bahwa United Liberation Movement for West Papua gerakan kemerdekaan Papua Barat lebih pantas menjadi anggota MSG. Dalam konteks ekonomi, Indonesia juga berfungsi sebagai “jembatan” antara MSG dan Asia sehingga memungkinkan negara-negara Pasifik untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi Asia yang tumbuh sangat cepat. Setelah lebih dari 50 tahun menjadi penerima bantuan pembangunan, kini Indonesia juga memainkan peran sebagai negara donor, sekali pun jumlah bantuannya relatif kecil dan terbatas. Bantuan Indonesia bagi kawasan Pasifik memiliki tujuan strategis bagi pemerintah pusat di Jakarta yang berkepentingan mendapatkan dukungan negara-negara di kawasan ini untuk mengamankan integritas teritorialnya. Bisa diperkirakan, diplomasi bantuan Indonesia akan terus dilakukan dan meningkat di masa depan. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Diary Diplomasi ini mencoba merekam praktik kebijakan atau politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan pertama Jokowi. Fokus dokumentasi ini adalah pada diplomasi multilateral. Diplomasi ini dianggap diabaikan di awal pemerintahan pertama Jokowi. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintahan baru memandang diplomasi multilateral tidak memberikan hasil nyata atau konkrit bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi multilateral dipandang hanya berkutat pada pembentukan aturan main bersama, kurang bermanfaat secara ekonomi, tidak membumi, dan lebih berorientasi pada membangun citra atau pencitraan. Akibatnya, diplomasi multilateral kurang menjadi perhatian, walaupun pandangan itu tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak menjalankan diplomasi multilateral sama sekali. Situasi seperti ini yang muncul pada tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi. Ibaratnya, diplomasi multilateral tetap berjalan di panggung belakang dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia. Hingga akhir 2019 atau awal 2020 sebelum pandemi menyebar ke berbagai negara, pemerintah Indonesia mampu membangun kepercayaan diri melalui diplomasi multilateral. Dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan bagi etnis Rohingya dan Palestina merdeka, misalnya, merupakan bukti bagi komitmen serius dalam mendorong inisiatif multilateral. Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK PBB, Ketua Forum Indian Ocean Rim Association IORA 2015-2017, dan tuan rumah sidang Interpol se-dunia 2016, dan berbagai organisasi multilateral lain telah menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai isu global. Indonesia juga membangun inisiatif multilateral sendiri untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis melalui pertemuan tahunan multilateral Bali Democracy Forum BDF. Pertemuan BDF diselenggarakan di Nusa Dua, kecuali 2017 diadakan di Banten. Berbagai pertemuan tingkat tinggi lain juga menjadi perhatian strategis bagi kepentingan Indonesia, seperti sidang tahunan Majelis Umum PBB, G20, APEC, dan forum-forum ASEAN. 1 2 3 4 Lihat Kebijakan Selengkapnya Abstrak Diplomasi secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan futuristis. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201731Strategi Diplomasi Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional Pendekatan Historis dan FuturistisOleh Boy Anugerah, DPP PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan 2015-2020, Alumnus FISIP Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan Magister Ketahanan Nasional Universitas Junian Endiartia, Asosiasi Analis Kebijakan secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan Kunci Diplomasi, Kepentingan Nasional, Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201732PENDAHULUANDiplomasi sejatinya bukan merupakan terminologi baru dalam studi hubungan internasional ataupun praksis politik luar negeri. Ia merupakan wujud konkret dan teknis bagaimana suatu negara hendak merealisasikan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa diplomasi bisa dikategorisasikan sebagai sebuah studi tersendiri yang tersusun atas aspek ontologis1, epistemologis2, serta aksiologis3 seperti yang digariskan dalam filsafat ilmu. Kalangan lainnya menempatkan diplomasi sebagai sebuah seni merujuk ketiadaan rigiditas dalam implementasinya. Sebagai seni, pokok persoalan diplomasi adalah bagaimana mencapai tujuan, improvisasi merupakan suatu hal yang jamak dalam Ernest Satow pada tahun 1922 mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dari sudut pandang Ilustrasi Tyograph Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201733kesejarahan historis, praktik-praktik diplomasi dapat ditelusuri dari sejarah peradaban India dan Tiongkok kuno. Dalam kitab Arthasastra karangan Kautilya, dijelaskan bahwa hubungan dengan negara-negara luar serta negosiasi dapat dijalankan oleh Duta, Duta Besar atau Envoy. Secara mendalam, Arthasastra mengklasifikasikan 3 tiga macam jenis duta. Pertama, Nisrstrarta, yaitu Duta Besar Berkuasa Penuh. Kedua, Parimitarta, yang memiliki kekuasaan terbatas dalam melakukan perundingan. Ketiga, Sasanahara, yang kedudukannya sedikit lebih tinggi dar ipada pembawa Selain di India, diplomasi juga sudah dikenal di zaman Tiongkok kuno. Diplomasi diperkenalkan oleh Confusius lahir 2500 tahun yang lalu di Tiongkok kepada murid-muridnya. Dasar ajarannya adalah penolakan untuk mempercayai bahwa perang merupakan suatu kondisi yang alami dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa adalah suatu hal yang wajar jika seseorang bekerjasama, untuk bekerja keras, bukan untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Confusius juga mengajarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik protokol dalam praktik diplomasi, sejarah, puisi, dan menyelenggarakan Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri diformulasikan oleh Menteri Luar Negeri beserta jajarannya. Implementasi diplomasi, baik secara unilateral, maupun bilateral serta kegiatan sehari-hari dapat dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi yang dicirikan oleh kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi, informasi serta komunikasi telah menghasilkan sedikit pergeseran pada makna diplomasi. Jika kaum konservatif berpandangan bahwa fungsi-fungsi diplomasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat resmi yang ditunjuk, kalangan reformis mengemukakan sebuah antitesis bahwasanya diplomasi saat ini tidak lagi menjadi monopoli pejabat formal. Siapapun dapat memainkan peran diplomasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mahasiswa dan para pelajar di luar neger i, misalnya, dapat melakukan diplomasi melalui forum-forum diskusi akademik di kampus. Para pebisnis dan pedagang internasional, dapat memainkan peran diplomasi dengan menjalankan fungsi-fungsi perdagangan yang mendukung perekonomian nasional. Singkat kata, globalisasi telah mencairkan definisi rigid tentang pelaksanaannya, diplomasi tidak bisa terlepas dari siapa yang memimpin atau berkuasa di suatu negara. Warna dan corak diplomasi akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor idiosinkratik yang melekat pada rezim tersebut. Secara terperinci, faktor idiosinkratik tersebut meliputi, platform atau ideologi yang dianut oleh pemimpin serta partai politik yang berkuasa, latar belakang pendidikan serta sosial budaya pejabat formal yang ditunjuk, kapasitas, dan kapabilitas organisasi yang memainkan peran-peran diplomasi, termasuk kemampuan menjalin komunikasi antar organisasi, baik internal, maupun eksternal. Tidak ketinggalan juga relasi antara rezim penguasa dengan masyarakat madani, menjadi faktor penting dalam proses idiosinkratik rezim memainkan peran vital yang menentukan quo vadis diplomasi suatu negara, apa yang menjadi rujukan atau pedoman praktik diplomasi tetaplah menjadi hal yang pertama dan utama. Improvisasi pada tataran pelaksanaanya dimungkinkan karena seturut dan menyesuaikan dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201734tantangan yang dihadapi serta pergerakan lingkungan strategik yang tentu saja bersifat sangat sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat penuh tak ketinggalan melakukan praktik-praktik diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya. Secara garis besar, yang menjadi kepentingan nasional Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta memelihara ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Indonesia dalam praksis diplomasi adalah prinsip politik luar neger i bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuatan manapun. Indonesia selalu berada pada posisi independen. Sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia selalu siap untuk ber partisipasi dalam memelihara dan mewujudkan tata dunia yang adil, damai, makmur, serta merujuk pada dua hal di atas tujuan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif, para pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, beserta segenap jajarannya dalam kabinet, menjalankan praktik diplomasi guna mencapai kepentingan nasional. Apapun warna, seni, ataupun corak yang mereka mainkan, kiblat, dan orientasi diplomasi berada pada titik yang tulisan ini akan dijelaskan mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh pemimpin Indonesia dari masa ke masa dengan mengambil sampel Soekarno, Soeharto, serta Joko Widodo. Pola-pola diplomasi yang ditempuh akan dilihat lebih lanjut kesesuaiannya dengan pedoman diplomasi, efektivitas, dan efisiensinya dalam rangka mencapai kepentingan nasional, ser ta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Lesson learned dari para pemimpin tersebut lebih lanjut akan digunakan untuk merumuskan praksis diplomasi yang paling relevan untuk diterapkan oleh Indonesia pada masa yang akan dan Muatan DiplomasiJika negara adalah sebuah entitas politik, bangsa merupakan entitas sosial budaya, maka pemerintah adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi kedua entitas tersebut. Jika diplomasi adalah sebuah konsepsi teroritis sekaligus praksis yang merupakan kepanjangan tangan kebijakan atau politik luar negeri suatu negara, maka rezim diplomasi adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi dalam diplomasi tentang rezim diplomasi akan menempatkan kita pada diskursus yang cukup luas, termasuk ragam kontestasi dalam diksursus tersebut. Rezim diplomasi jamaknya terdiri atas presiden sebagai kepala negara beserta birokrasinya yang menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, khususnya para diplomat formal yang tergabung dan mewadah dalam kementerian luar negeri. Jika diskursus sedikit digeser pada ranah kontestasi, akan kita dapati bahwasanya rezim diplomasi akan menyeret masuk aktor-aktor non-formal seperti mereka yang tergabung dalam masyarakat madani. Mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, kalangan pers, pebisnis, pengusaha, seniman, pelajar, dan mahasiswa, serta siapapun yang berstatus warga negara suatu negara, dapat memainkan fungsi diplomasi. Dalam bahasa intelektual, kondisi ini dinamakan sebagai diplomasi multi jalur. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201735Kembali kepada rezim diplomasi klasik yang dibahas sebelumnya. Dalam sebuah rezim diplomasi, ada muatan yang diusung. Muatan di sini bermakna tidak sekedar pada tataran apa yang menjadi kepentingan nasional saja kepentingan nasional multi faset - ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ser ta pertahanan dan keamanan, tapi juga mengandung jiwa zaman zeitgeist yang menjelaskan apa tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi pada masa tersebut. Muatan diplomasi inilah yang akan menjelaskan mengapa sebuah rezim memilih corak, warna, serta pola diplomasi tertentu, meskipun pada hakikatnya diferensiasi tersebut tetaplah bermuara pada kiblat yang Kepentingan Nasional dan Ketahanan NasionalSetiap negara-bangsa yang berdaulat, dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, selalu diderivasi oleh motif untuk mencapai kepentingan nasional. Lebih lanjut, kepentingan nasional ini merupakan refleksi dari target yang lebih besar, yakni tujuan nasional. Kepentingan nasional dapat bersumber dari aspirasi domestik suatu negara, juga produk dari kondisi dan eksistensi sistem internasional- tempat di mana suatu negara menjadi nasional dan ketahanan nasional merupakan dua terminologi yang memiliki makna yang berbeda. Ketahanan nasional merujuk kepada situasi dan kondisi di mana suatu negara-bangsa memiliki daya tahan atau kemampuan untuk tetap tangguh dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, ser ta tantangan AGHT, baik yang berasal dari dalam, maupun dari luar. Kepentingan nasional dan ketahanan nasional , dalam konteks implementasi diplomasi suatu negara, selalu menempati dua kemungkinan. Mereka dapat selaras satu sama lain, tapi juga memiliki posibilitas untuk saling menjelaskan kondisi di atas, kita dapat melihat daya tahan Jerman dan Prancis dalam perang melawan terorisme. Atribut sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menempatkan mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mendukung Amerika Serikat yang melancarkan Global War on Terrorism GWOT pasca serangan teroris pada tanggal 11 September 2001. Pilihan mereka untuk terlibat di front depan bersama Amerika Serikat dalam memerangi teroris, khususnya di Irak dan Afghanistan, merupakan sebuah bentuk diplomasi pertahanan- serang dan terjang musuh terlebih dahulu. Dalam konteks ini, mereka yang menjadi sekutu Amerika Serikat dalam NATO, termasuk Jerman dan Prancis telah mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya, yakni partisipasi dan eksistensi dalam perang melawan terorisme. Namun demikian, mereka melakukan sedikit pengabaian pada kapasitas mereka untuk melenting ketika menerima konsekuensi dari keterlibatan tersebut. Pada level domestik, baik Jerman, maupun Prancis, menerima tekanan dari masyarakat dalam negerinya yang tidak menyetujui keterlibatan mereka dalam perang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Konsekuensi yang lebih fatal yang mereka terima adalah dijadikannya Jerman dan Prancis sebagai sasaran terorisme itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan instabilitas politik dan keamanan di kedua negara. Secara singkat, kondisi ini merupakan benturan antara upaya mencapai kepentingan nasional, serta konsekuensi logis terhadap ketahanan kasus lainnya adalah ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan Buy America yang notabene mengingkari kodrat Amerika Serikat sebagai pengusung liberalisme dan kapitalisme akut. Kebijakan Trump ini bisa disebut sebagai diplomasi ekonomi yang mampu menyesuaikan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201736antara kepentingan nasional jangka pendek Amerika Serikat di bidang ekonomi, dengan upaya untuk menjaga daya tahan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang sedang berada pada kondisi krisis dan pasca krisis. Tujuan Trump hanya satu, menyelamatkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang besar, meskipun tanpa sungkan melakukan Indonesia Era SoekarnoIndonesia pada era Soekarno adalah Indonesia yang sedang bergerak the moving Indonesia. Istilah bergerak di sini mengacu pada upaya Indonesia untuk membangun secara terus-menerus dan berkesinambungan, baik dalam hal negara state building, maupun bangsa nation building.Sebagai sebuah negara-bangsa yang baru merdeka, terlebih lagi Indonesia juga menghadapi tekanan dari segala arah pemberontakan di level domestik serta upaya penjajahan kembali oleh Belanda, Indonesia mau tidak mau harus menempuh diplomasi dengan tujuan utama, yakni menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat serta menentang segala macam bentuk penjajahan dan penindasan suatu negara-bangsa terhadap negara-bangsa diplomasi Indonesia pada era Soekarno dapat disimak dari berbagai perhelatan yang digelar ser ta ragam kerja sama yang ditelurkan. Beberapa diantaranya yakni, pertama, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Secara umum, konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi serta sosial budaya antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan dalam rangka menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201737Kedua, Indonesia berpartisipasi dalam Gerakan Non-Blok, yakni kelompok negara-negara yang menolak untuk mengutub pada Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. Gerakan ini merupakan wujud ekspresi dari negara-negara yang konsisten untuk menjadi independen dan tetap teguh berjuang dalam mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Secara historis, gerakan ini merupakan produk unggulan yang muncul dari sebuah dunia yang dibelenggu oleh Perang Dingin yang kerapkali, karena superioritas Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu, mampu menyeret negara-negara lainnya yang lebih kecil untuk menjadi penyokong kedua negara besar diplomasi lainnya dari era Soekarno adalah munculnya istilah yang sangat fenomenal di jagad diplomasi antar negara pada masa itu, yakni “go to hell with your aid” serta dikotomi antara Old Established Countries OLDEFOS dengan New Emerging Forces NEFOS. Kedua hal tersebut menunjukkan antipati serta resistensi Indonesia pada masa itu terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi, baik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan secara klasik, maupun Indonesia pada era Soekarno terhadap segala bentuk penjajahan juga dapat dibaca dari sikap agresif Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Pada September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara. Soekarno pada masa itu menyerukan konfrontasi fisik dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”. Istilah ini merupakan wujud ekspresi lugas rezim Soekarno yang menolak eksistensi Inggris yang menjadikan Malaysia sebagai boneka untuk mencapai dari sisi metode yang digunakan, diplomasi era Soekarno adalah diplomasi yang sesuai dengan jiwa zamannya. Status Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka menuntut untuk diperlukannya penekanan serta pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari negara-negara lain. Lebih lanjut, diplomasi era Soekarno menyiratkan pesan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang baru merdeka, namun mampu menunjukkan gaungnya sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan karena mampu menggalang massa negara lain yang belum merdeka dan baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika untuk bergerak bersama menentang penjajahan di seluruh muka bumi. Diplomasi Indonesia era Soekarno adalah diplomasi yang mampu mencapai kepentingan nasional serta mengukuhkan ketahanan nasional. Indonesia mampu mendapatkan dukungan, pengakuan, serta simpati dari negara-negara lain, khususnya kawasan Asia dan Afrika. Indonesia berkontribusi dalam rekonstruksi tata dunia yang jauh lebih adil. Indonesia juga mampu mewujudkan stabilitas di segala lini sebagai buah dari ketahanan nasional yang mampu dijaga dengan Era SoehartoSituasi politik internasional pada era Soekarno dan Soeharto sejatinya tidak terlalu berbeda. Keduanya sama-sama menghadapi kondisi di mana terjadi perebutan pengaruh dan pertarungan kekuasaan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya juga sama-sama menghadapi situasi dan kondisi politik domestik yang bisa dikatakan belum stabil. Perbedaannya, jika Soekarno berada pada titik permulaannya, maka Soeharto berada pada fase di mana kedua kondisi tersebut berada pada titik yang semakin sama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang tidak terlalu berbeda, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201738baik Soekarno, maupun Soeharto memiliki cara pandang dan strategi yang berbeda dalam pelaksanaan praktik diplomasi. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa kasus. Pertama, terkait hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Jika Soekarno menjadi inisiator kebijakan “Ganyang Malaysia”, maka Soeharto mengambil kebijakan pada masanya untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Elson dalam tulisannya di Biografi Politik Soeharto yang ditulis pada tahun 2001 menilai langkah normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam negeri pasca tragedi Gerakan 30 September 1965. Dipaparkan oleh Nelson, bahwa Soeharto memandang kebijakan konfontasi dengan Malaysia merupakan taktik Partai Komunis Indonesia PKI untuk menceburkan Indonesia pada sebanyak mungkin konfrontasi agar PKI bisa menghimpun sebanyak mungkin kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan memegang kekuasaan. Dari sudut pandang yang lebih jauh, kebijakan Soeharto melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan strategi untuk mempermudah hubungan dengan negara-negara Barat dalam rangka mendapatkan bantuan melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, Soeharto kemudian menempuh kebijakan dengan mengumumkan bergabungnya kembali Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada tanggal 31 Desember 1964, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Langkah besar lainnya yang ditempuh oleh Soehar to adalah menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Roeder dalam tulisannya “The Smiling General” yang dikeluarkan pada tahun 1969 mengatakan bahwa Soeharto memandang pentingnya memperbaiki kondisi di dalam negeri dibandingkan mengumandangkan semangat penyelamatan umat manusia dalam lingkup internasional, meskipun juga disadari bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di berbagai level juga harus diplomasi era Soeharto lainnya yang menjadi legasi bersejarah dalam tata hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah peran Indonesia yang membidani lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Perbara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. Peran ASEAN pada masa tersebut sangatlah vital mengingat konstelasi politik pada masa Perang Dingin begitu bipolar. Pilihan pada masa itu seolah-olah hanyalah dua, menjadi sekutu Amerika Serikat atau menjadi penyokong Uni Soviet. Indonesia pada era Soeharto, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menegaskan standing position yang berbeda. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak memihak siapapun. Negara-negara ASEAN menegaskan bahwa komitmen mereka adalah mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Dalam konteks kawasan, negara-negara tersebut memandang bahwa soliditas kawasan dalam mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, serta sosial budaya di dalam negeri masing-masing serta kawasan secara keseluruhan merupakan proritas dan jauh lebih penting ketimbang berkonfrontasi satu sama beberapa produk diplomasi di atas, kita bisa mengamati dan menarik kesimpulan mengenai pilihan pola, corak, dan warna diplomasi yang dimainkan pada rezim Soeharto. Jika objektif nasional yang hendak dicapai oleh Soekarno beserta birokrasinya adalah penegasan eksistensi sebagai negara yang baru merdeka, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain, maka jiwa zaman pada era Soeharto Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201739mendorong Soeharto beserta birokrasinya untuk menjalankan diplomasi pada tataran yang bersifat lebih lanjut, diplomasi seutuhnya demi mengukuhkan legitimasi Indonesia di panggung internasional. Dalam persepsi Soeharto dan birokrasinya, kebijakan konfrontatif ala Soekarno tidak lagi relevan diterapkan pada saat jiwa zaman menuntut untuk dilakukan pembangunan yang bersifat nasional dan internasional. Sistem internasional pada masa itu lebih menuntut sebuah negara untuk berkontribusi dan bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan negara normalisasi hubungan dengan Malaysia serta bergabungnya kembali Indonesia ke dalam PBB, Soeharto seolah hendak mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwasanya Indonesia adalah negara yang cinta damai, negara yang jauh lebih matang dibandingkan saat-saat awal kemerdekaan. Soeharto juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berpikiran solutif dan mampu membaca konstelasi politik kawasan dengan menjadi inisiator berdirinya dari sisi pencapaian kepentingan nasional, diplomasi pada era Soeharto benar-benar mampu memenuhi kepentingan nasional Indonesia pada masa itu. Aspirasi domestik bisa dipenuhi melalui pembangunan nasional di segala lini, sedangkan kebutuhan di dunia internasional bisa dicapai melalui keterlibatan dan kontribusi Indonesia di berbagai forum, baik yang sifatnya regional, maupun global. Namun demikian, pencapaian diplomasi pada era Soeharto memiliki beberapa kekurangan. Sumber kekurangan tersebut terdapat pada level domestik Indonesia. Tidak bisa dimungkiri bahwasanya pilihan diplomasi yang begitu berbeda dengan corak yang ditempuh oleh Soekarno pada masa lampau merupakan produk konflik politik di dalam negeri. Soeharto begitu membenci komunisme sehingga memilih penumpasan komunis dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Beberapa kebijakan luar negeri era Soekarno pun dianggap sebagai bentuk daya upaya pihak komunis di dalam negeri untuk menggalang kekuatan. Fakta ini bukanlah kondisi yang bisa ditutup-tutupi. Pihak internasional, khususnya Amerika Serikat bisa membaca situasi ini. Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya seakan mendapatkan “angin” untuk memasukkan kepentingannya di dalam negeri. Jika Soekarno lebih cenderung kekiri-kirian dan menjalin hubungan yang mesra dengan Tiongkok dan Rusia, maka Amerika Serikat dan negara-negara Barat adalah pilihan yang tepat bagi Soeharto yang begitu membenci rezim awalnya, strategi diplomasi Indonesia pada era Soeharto bisa memenuhi dua aspek utama yang dibutuhkan oleh Indonesia, yakni pencapaian kepentingan nasional serta upaya memperkukuh ketahanan nasional. Namun dalam implementasi selanjutnya, begitu tergantungnya Soeharto pada kekuatan Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang rapuh. Pembangunan nasional dibangun atas dasar penindasan terhadap kelompok kritis di dalam negeri serta hutang-hutang yang terakumulasi dari berbagai donator Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ambruknya rezim Soeharto di penghujung abad ke-20. Krisis moneter dan pergantian kekuasaan pada tahun 1998 merupakan katastrofi terbesar kedua setelah tragedi 30 September 1965 yang menempatkan posisi diplomasi Indonesia begitu rapuh di panggung Widodo dan Diplomasi Era KiniJika sebelumnya analisis dilakukan pada dua pembabakan besar dalam sejarah Indonesia, yakni rezim orde lama Soekarno dan rezim orde baru Soeharto, dengan tidak menegasikan eksistensi dan kontribusi Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201740dari Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini akan diangkat satu dua kebijakan luar negeri dan pola diplomasi rezim yang berkuasa saat ini, yakni rezim Presiden Joko internasional pada masa Joko Widodo menjabat saat ini adalah sistem internasional yang begitu cair. Jika sistem internasional pada masa Soekarno dan Soeharto bersifat bipolar, maka pada era Joko Widodo, sistem internasional begitu multipolar. Definisi multipolar di sini merujuk pada kondisi bahwa tidak ada lagi blok yang menjadi patron bagi negara-negara lain seperti halnya pada masa Perang Dingin. Negara-negara di dunia memiliki independensi ser ta otoritas penuh dalam melakukan interaksi dengan negara lain dalam rangka pencapaian kepentingan sistem internasional bersifat begitu cair, namun tantangan dan hambatan yang harus dihadapi begitu kompleks. Pertama, metamorfosis ancaman yang mengalami pergeseran makna dari tradisional ke non-tradisional. Kedua, aktor hubungan internasional yang begitu eksis saat ini adalah aktor-aktor non-negara sebagai anak kandung globalisasi yang begitu masif. Ketiga, dunia dirundung berbagai permasalahan global yang begitu multi faset seperti konflik antarnegara, kerentanan kerja sama kawasan, perubahan iklim, kelangkaan pangan, efek korosif perusahaan transnasional dan multinasional di negara-negara berkembang, konflik peradaban yang semula dianggap mitos namun selalu menemui relevansinya, serta masih banyak kondisi ini, Joko Widodo beserta birokrasinya menempuh langkah bijak. Pola, corak dan strategi diplomasi Indonesia ditempatkan pada posisi yang sesuai, yakni merujuk kepada atribut nasional Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam menyikapi isu Palestina dan Israel. Indonesia tetap pada posisi mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Salah satu langkah konkret yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia era Joko Widodo adalah dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Konferensi Islam OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan kota suci Yerusalem. Pada pertemuan tersebut, Indonesia begitu persisten memperjuangkan Palestina yang merdeka dan berdaulat. KTT tersebut menghasilkan keputusan yakni penegasan kembali posisi negara-negara OKI yang selalu konsisten mendukung Palestina serta sikap terhadap kota suci berikutnya yang dirujukkan kepada atribut nasional yang melekat kepada Indonesia adalah visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Tidak dimungkiri bahwa kebijakan politik pemerintah pra-Joko Widodo seakan menegasikan dan tutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Belum lagi jika menilik betapa strategisnya posisi Indonesia dalam perdagangan internasional karena berada pada posisi silang dua benua dan dua singkat, kebijakan Poros Maritim Dunia era Joko Widodo adalah kebijakan yang hendak mengoptimalkan seluruh sumber daya maritim Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Berbicara mengenai sumber daya maritim artinya berbicara mengenai potensi-potensi perairan Indonesia khususnya lautan, beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan maritim juga bersifat multi aspek, artinya tidak terkonsentrasi pada aspek militer saja Angkatan Laut Republik Indonesia, tapi juga aspek perdagangan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201741Indonesia adalah negara maritim dari sisi atribut nasional. Namun demikian, apakah Indonesia adalah sebuah negara yang berkekuatan maritim, itu menjadi pokok persoalannya. Poros Maritim Dunia yang digagas rezim Joko Widodo adalah upaya untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkapasitas maritim. Kekayaan maritim Indonesia sifatnya tidak lagi potensial, tapi harus diberdayakan seoptimal mungkin demi Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Cita-cita ini sedang dalam kondisi “menuju”. Terlepas dari hasil yang dicapai, visi Poros Maritim Dunia ini adalah sebuah langkah maju dan kesadaran Indonesia akan diri dan era Joko Widodo adalah diplomasi yang sangat peka terhadap lingkungan strategik. Asia Tenggara masih menjadi lingkungan strategik yang pertama dan utama bagi Indonesia. Indonesia begitu persisten dan konsisten dalam mendukung Visi ASEAN 2020, yakni mendukung terbentuknya komunitas ASEAN yang solid di segala lini. Indonesia juga selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk selalu mengedepankan instrumen ASEAN dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dapat berdampak pada politik dan keamanan di Asia Tenggara saat ini bisa dikatakan tidak begitu kondusif. Eksistensi Islamic State IS telah merambah kawasan Asia Tenggara dan mengobarkan konflik di beberapa titik Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Asia Tenggara juga dirundung konflik dengan Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Tercatat 4 empat negara anggota ASEAN yang menjadi claimant states, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Laut Cina Selatan tentu saja menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Tiongkok merupakan negara yang penting dalam aspek perdagangan Indonesia. Status Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia dari sisi militer dan ekonomi juga menjadi pertimbangan tersendiri. Namun demikian, negara-negara ASEAN yang terlibat dalam konflik juga menempati posisi penting dalam diplomasi Indonesia, bahkan mereka bisa disebut sebagai saudara satu kawasan. Menyikapi kondisi ini, diplomasi era Joko Widodo dijalankan secara bijak dengan mengacu kembali kepada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia menegaskan posisinya sebagai mediator yang adil. Indonesia tidak memihak siapapun dan ber komitmen agar semua negara yang terlibat konflik dapat menahan diri dan mencari solusi melalui mekanisme hukum yang garis besar, setidaknya sampai saat ini, pilihan taktik, strategi, corak dan warna diplomasi era Joko Widodo cukup mampu mewadahi dua objektif utama yang hendak dicapai, yakni kepentingan nasional dan ketahanan nasional. Joko Widodo dan birokrasinya, jika dibandingkan dengan situasi internasional pada era Soekarno dan Soeharto, menghadapi kondisi yang tidak begitu ekstrem. Kapasitas domestik dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan juga berada pada level kondusif untuk mendukung kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dukungan dari masyarakat madani juga mengalir deras demi menegaskan eksistensi Indonesia di panggung Penutup Quo Vadis Diplomasi Indonesia?Diplomasi sebagai pengejawantahan kebijakan dan politik luar negeri suatu negara memainkan peran vital sebagai bentuk eksistensi dan kontribusi terhadap sistem internasional dan masyarakat global. Diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang seoptimal mungkin sudah selaiknya dilaksanakan dalam kerangka yang selaras dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201742regulasi domestik dan peraturan-peraturan internasional yang ditetapkan. Pelaksanaan diplomasi oleh suatu negara sudah semestinya tidak bersifat unilateral dengan mengabaikan eksistensi dan kepentingan negara-negara lain, juga kepentingan kawasan tempat negara tersebut memiliki postur diplomasi yang kuat. Secara formal, Indonesia memiliki kapasitas institusional yang mumpuni dalam menyelenggarakan politik luar negeri. Hal ini tercermin dari kinerja Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Luar Negeri RI pun bisa dikatakan mumpuni karena terus-menerus ditingkatkan kapasitas dan informal, diplomasi multi jalur yang dijalankan oleh warga negara Indonesia dengan beragam okupasi yang mereka miliki masih selaras dengan kepentingan nasional. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi menjadi kuda pacu yang tangguh dalam mendukung diplomasi multi jalur tersebut. Kunci utamanya hanya satu, yakni fakta bahwa warga negara Indonesia memiliki nasionalisme yang begitu tinggi. Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari betapa reaktifnya warga negara Indonesia di dunia maya ketika harga diri dan martabat Indonesia dicemarkan oleh kasus-kasus yang mungkin tidak terjadi by design dengan negara tetangga catatan kritis sebagai bahan masukan dan mungkin panduan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia ke depan adalah sebagai berikut1. Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi lingkaran konsentris dalam strategi diplomasi Indonesia. Hal ini bertujuan agar diplomasi Indonesia lebih bersifat terarah dan memiliki Asia Tenggara seyogianya selalu ditempatkan sebagai lingkaran konsentris yang pertama dan utama. Saat ini muncul gejala-gejala bahwasanya kawasan Asia Tenggara terlalu kecil dan kurang berpengaruh terhadap kiprah diplomasi Indonesia di panggung Meskipun Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris yang per tama dan utama, perlu dilakukan penguatan pengaruh pada lingkaran konsentris lainnya. Lingkaran pertama yang bisa dikuatkan pengaruhnya adalah Pacific Islands Forum yang sangat penting artinya bagi identitas kebhinnekaan Indonesia. Struktur kedua adalah pembangunan dialog dengan negara-negara kawasan Pasifik Barat Daya yang terdiri atas Indonesia, Timor Timur, Papua New Guinea, Filipina, Australia, serta Selandia Baru. Ketiga, perlu dilaksanakan konsultasi trilateral antara Indonesia, Timor Timur, dan Australia di mana dibutuhkan pengelolaan hubungan yang lebih intens diantara ketiga negara merujuk faktor kesejarahan diantara mereka. Objektif yang hendak dicapai dari konsultasi ini adalah sebuah relasi segitiga yang harmoni serta lepas dari dendam Kebangkitan Asia Timur perlu direspon secara cermat dan bijak. Indonesia bisa menjadikan kisah sukses Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas domestik dan internasional. Untuk itu, hubungan yang erat dan sinergis perlu semakin ditingkatkan dengan ketiga negara Kritisisme dalam diplomasi bukanlah hal yang tabu atau perlu dihindari. Indonesia tidak perlu takut untuk bersuara lantang di panggung internasional terhadap isu-isu yang begitu krusial untuk disikapi. Indonesia harus mampu bersikap kritis terhadap struktur Dewan Keamanan PBB DK PBB yang begitu kental Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201743akan hegemoni negara-negara besar pemenang Perang Dunia ke-2. Upaya mendapatkan posisi pada keanggotaan tidak tetap DK PBB saja tidak cukup. Perlu upaya diplomasi luar biasa dan penggalangan dukungan secara masif dari negara-negara lain untuk mereformasi DK PBB. Indonesia juga harus meningkatkan derajat pengaruh dan tekanannya terhadap upaya menyukseskan mimpi Palestina yang merdeka, lepas dari belenggu dan kebiadaban Perlu dijaga situasi dan kondisi perpolitikan domestik yang aman dan kondusif. Politik luar negeri dan diplomasi bukanlah suatu hal yang terpisah atau tercerabut dari kondisi domestik. Keduanya selalu bergerak dalam ranah inter-mestik, keterhubungan satu sama lain. Situasi dan kondisi domestik yang tidak stabil, tentu saja akan menjadi faktor pengendur upaya dan bobot diplomasi di kancah Ontologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai apa yang Epistemologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai bagaimana cara mengkaji Aksiologis dari sisi filsafat ilmu adalah terkait kegunaan atau fungsi suatu Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, 1922, hal. Barston, Modern Diplomacy, Longman, 1997, hal. Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, 1985, hal. Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, 1960, hal. Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. ehar to- da n- keb ij aka n- luar-n eg er i-ri/ , diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Ar tikel Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul Kasus-kasus tersebut antara lain pencaplokan hasil seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia, serta kasus bendera terbalik dalam buku panduan SEA Games di Malaysia tahun Makarim Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, hal. PUSTAKASumber BukuSir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, Barston, Modern Diplomacy, Longman, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, Internethttp//b to-dan-kebijakan-luar-negeri-ri/, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada baca-geo diplomas i-ri-di-asia-tenggara/2017-08-10, dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul WIB. Ahmad Zainal MustofaThis article explains the cooperative relationship in the defense sector between Indonesia and Saudi Arabia. Diplomatic relations between the two countries are well established. Saudi Arabia and Indonesia have a relationship with each other in carrying out their foreign policy. The method used in this research is descriptive analytical method and defense diplomacy approach as a means to elaborate the discussion. After doing research, it can be concluded that in carrying out political policies, especially foreign countries, these two countries have a cooperation program in the defense sector. This cooperation program in the defense sector is a diplomatic effort of the two countries to strengthen national security. Defense diplomacy carried out by Indonesia against Saudi Arabia includes the exchange and education of military soldiers, in the fields of technology and humanitarian missions. Diplomatic relations with Saudi Arabia are the main attraction for Indonesia, considering that Indonesia has national interests with Saudi Arabia both in the defense sector and in other and The Chinese WayH G Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, DjelantikDiplomasi Antara Teori Dan PraktikSukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.

tujuan diplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan